lahatsatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menuntaskan rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah yang menjerat PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Langkah tegas ini ditandai dengan penyerahan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
Kasus yang mencoreng reputasi perbankan syariah ini melibatkan dua sosok kunci dalam struktur perusahaan. Tersangka pertama berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat. Sementara itu, tersangka kedua adalah AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di bank syariah tersebut. Keduanya diduga kuat bekerja sama dalam melakukan praktik penyimpangan yang merugikan institusi.
Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka adalah dengan menyalurkan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur serta tujuan awal pemberian kredit. Berdasarkan hasil penyidikan, praktik lancung ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021. Dalam periode tersebut, ditemukan sebanyak 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah berbeda dengan pola yang menyimpang. Akibat dari tindakan ilegal ini, negara dan institusi diperkirakan mengalami kerugian finansial mencapai Rp 1,72 miliar.
Proses hukum ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama penyidikan. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara kepada JPU, dan pada 11 November 2026, pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap atau dinyatakan P-21. Penyerahan tahap kedua ini menjadi sinyal kuat bahwa OJK tidak akan memberikan ruang bagi praktik koruptif di sektor keuangan.
Dalam keterangan resminya pada Jumat (13/11), OJK menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang komprehensif. Proses tersebut dimulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana perbankan syariah.
Terkait jeratan hukumnya, tersangka TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a atau Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Di sisi lain, tersangka AHK terancam dengan Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) dari undang-undang yang sama.
Langkah hukum ini diambil OJK sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah tetap terjaga dan perlindungan terhadap konsumen dapat dijamin secara maksimal. OJK juga terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan guna memastikan setiap pelanggaran di sektor keuangan ditindak secara profesional dan konsisten.
