lahatsatu.com – Masa depan finansial Gibran Rakabuming Raka pasca-menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mulai terkuak. PT Taspen (Persero) memberikan gambaran mengenai estimasi dana pensiun yang akan diterima oleh putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut setelah masa jabatannya berakhir. Berdasarkan perhitungan awal, angka yang akan mengalir ke rekening Gibran diperkirakan menyentuh Rp22 juta setiap bulannya.
Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat, menjelaskan bahwa penentuan besaran uang pensiun ini tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh perhitungan mengacu pada regulasi ketat yang berlaku di Indonesia, di mana nilai pensiun didasarkan pada 100 persen dari gaji terakhir yang diterima oleh pejabat negara yang bersangkutan.
Tatan memaparkan bahwa mekanisme ini merupakan prosedur standar yang telah diatur dalam ketentuan negara. Namun, ia juga menekankan bahwa Taspen hanyalah pihak pelaksana yang menjalankan kewajiban administratif. Keputusan final mengenai besaran nominal tersebut tetap bergantung pada Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.
"Pensiun Gibran mengikuti pedoman 100 persen dari gaji terakhir. Taspen memiliki kewenangan sebagai pihak penyalur. Nantinya, akan ada penetapan resmi melalui Keputusan Presiden. Setelah surat tersebut terbit, barulah Taspen menjalankan tugasnya," ujar Tatan dalam sebuah pertemuan strategis di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Secara lebih rinci, Tatan menyebutkan bahwa gaji pokok seorang Wakil Presiden berada di angka Rp20 juta lebih. Jika angka tersebut dijumlahkan dengan tunjangan keluarga, yang mencakup tunjangan istri dan anak, maka total akumulasi dana pensiun yang akan diterima Gibran diperkirakan mencapai Rp22 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap aturan hukum yang ada.
Selain membahas mengenai angka pensiun, Taspen juga menyinggung wacana mengenai inovasi kanal pembayaran uang pensiun. Saat ini, muncul usulan agar pembayaran pensiun tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga bisa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Meski demikian, Tatan menyatakan bahwa pihaknya masih bersikap hati-hati terkait wacana tersebut. Hingga saat ini, aturan yang berlaku masih mewajibkan pembayaran pensiun dilakukan melalui jalur perbankan atau kantor pos. Taspen masih menunggu adanya payung hukum atau regulasi baru yang memungkinkan penggunaan kanal koperasi sebagai metode pembayaran.
"Kami belum bisa memberikan pernyataan pasti mengenai pembayaran melalui kanal selain bank, seperti Kopdes, sebelum ada keputusan resmi. Namun, kami selalu terbuka untuk berkoordinasi jika ada permintaan terkait hal ini," tambahnya.
Jika aturan baru tersebut nantinya disahkan, hal ini tidak hanya akan memudahkan nasabah Taspen, tetapi juga berpotensi menjadi acuan bagi lembaga serupa seperti PT Asabri (Persero) dalam memperluas jangkauan layanan distribusi dana mereka.
