lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola dana darurat untuk menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski telah menyiapkan dana fantastis mencapai Rp 5,11 triliun, hingga memasuki bulan Oktober 2026, penyerapan anggaran tersebut terpantau masih sangat rendah.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa dari total pagu anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan karhutla, baru sekitar Rp 1,17 triliun yang terserap hingga saat ini. Dana tersebut didistribusikan ke dalam tujuh Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk di dalamnya dana siap pakai yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa meskipun penyerapan dana karhutla masih minim, secara keseluruhan anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dampak bencana alam yang terjadi pada periode sebelumnya.
Peningkatan drastis ini dipicu oleh rangkaian bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 lalu. Dampak kerusakan yang luas di wilayah Sumatera bagian utara tersebut memaksa pemerintah untuk memasukkan skema rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ke dalam pagu APBN 2026.
"Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat pesat. Mengingat adanya bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, maka anggaran penanggulangannya masuk dalam APBN 2026. Khusus untuk rehab-rekon di Sumatera bagian utara, pagu yang telah disediakan mencapai hampir Rp 51 triliun," ujar Suahasil secara mendalam.
Rincian dari dana rehabilitasi tersebut mencakup Rp 30 triliun yang dialokasikan untuk rencana induk rehab-rekon, serta Rp 8,5 triliun untuk berbagai kegiatan pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan suntikan dana tambahan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun guna membantu pemulihan wilayah-wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi anggaran untuk pemulihan di Sumatera bagian utara telah menyentuh angka Rp 30,78 triliun. Pemerintah memproyeksikan sisa anggaran sekitar Rp 20 triliun akan terserap secara maksimal pada bulan November dan Desember mendatang seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi warga.
Tak hanya fokus di Sumatera, pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta wilayah terdampak lainnya. Secara akumulatif, total belanja pemerintah untuk penanggulangan bencana di tahun 2026 mencapai angka Rp 59,35 triliun. Hingga per 10 November 2026, realisasi total belanja tersebut telah mencapai Rp 33,69 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan dana ini tersalurkan tepat sasaran demi mempercepat pemulihan pascabencana di seluruh pelosok negeri.
