lahatsatu.com – Kondisi keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan angka defisit yang cukup signifikan hingga memasuki bulan Oktober 2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, negara mencatatkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran sebesar Rp 379,3 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangannya pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa angka defisit tersebut setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski angka ini menunjukkan pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, Suahasil menegaskan bahwa kondisi ini masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah.
"Defisit APBN saat ini berada di angka 1,47 persen dari PDB. Ini masih sesuai dengan rencana awal kita untuk menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB pada akhir tahun nanti," ungkap Suahasil di hadapan awak media, Jumat (13/11/2026).
Secara mendalam, laporan tersebut merinci bahwa pendapatan negara yang berhasil dihimpun hingga Oktober 2026 telah menyentuh angka Rp 2.618 triliun. Jika dibandingkan dengan target tahunan, pencapaian ini sudah mencapai 83 persen. Di sisi lain, belanja negara yang dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan dan layanan publik telah terealisasi sebesar Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari total pagu anggaran yang tersedia.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai istilah "defisit" yang sering disalahartikan sebagai kerugian finansial, Suahasil memberikan klarifikasi penting. Ia menekankan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan negara, istilah "tekor" atau defisit tidak boleh disamakan dengan konsep kerugian dalam bisnis komersial.
Menurutnya, APBN tidak dirancang untuk mencari keuntungan layaknya sebuah perusahaan. Sebaliknya, APBN adalah instrumen negara untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat melalui berbagai program belanja. "APBN didesain untuk belanja masyarakat. Jadi, meskipun ada defisit, itu bukan berarti negara mengalami kerugian. APBN tidak mengenal konsep untung dan rugi," tegasnya.
Menariknya, meskipun terjadi defisit, pendapatan negara sebenarnya menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya secara tahunan (year on year). Sementara itu, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Pemerintah juga memprediksi akan ada lonjakan pengeluaran pada dua bulan terakhir tahun ini. Hal ini dikarenakan adanya percepatan penyerapan anggaran di bulan November dan Desember. Biasanya, berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan penyelesaian kontrak kerja pada akhir tahun, sehingga aliran pembayaran akan menumpuk di bulan Desember.
Hingga Oktober 2026, keseimbangan primer negara masih tercatat berada di angka positif, yakni sebesar Rp 114,8 triliun. Namun, angka ini diprediksi akan terus bergerak dinamis mengikuti dinamika belanja negara hingga tutup tahun anggaran nanti.
