Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang mengkaji aturan baru untuk penerapan simcard berbasis biometrik. Langkah ini diambil untuk mencegah penipuan dan meningkatkan keamanan data pengguna.
Beberapa operator seluler seperti XL Axiata, Telkomsel, dan Indosat sudah mulai menguji coba simcard berbasis biometrik yang menggunakan teknologi sidik jari, pengenalan wajah, dan retina mata.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayan Toni, menjelaskan bahwa teknologi ini dapat mencegah penyalahgunaan nomor HP. "Nomor HP atau simcard tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena menggunakan NIK, nomor Kartu Keluarga, dan face recognition," ujar Wayan.
Namun, penerapan simcard biometrik ini menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone yang mendukung teknologi biometrik. Masyarakat yang tidak memiliki smartphone harus datang ke gerai operator untuk mendaftarkan nomor ponsel mereka.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus menyiapkan sistem hint berbasis biometrik. Dukcapil menetapkan biaya Rp 1.000 per akses data NIK, yang dibayarkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kominfo sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan biaya akses data NIK bagi masyarakat. "Kami sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) 0% atau hanya memberikan akses gratis bagi yang sudah mendaftar," jelas Wayan.
Rencananya, aturan terkait simcard biometrik akan dituangkan dalam Peraturan Dirjen Kominfo. Kominfo akan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri untuk memastikan penerapan simcard biometrik berjalan lancar dan efektif.
