lahatsatu.com – Krisis lahan pertanian di Indonesia kini memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 554.615 hektar lahan sawah telah hilang dan beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman serta area industri dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Fenomena ini memicu reaksi keras dari pemerintah pusat yang kini tengah merancang skema sanksi berat bagi para pelaku alih fungsi lahan tersebut.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan sebuah langkah tegas untuk memberikan efek jera. Ia mengusulkan agar pihak-pihak yang telah mengonversi lahan sawah dikenakan denda yang sangat besar, yakni hingga tiga kali lipat. Menurut Amran, langkah ini diperlukan karena luas lahan yang telah hilang sudah sangat masif dan sulit untuk dikembalikan ke fungsi semula secara instan.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Amran memaparkan dua opsi mekanisme denda yang diusulkan. Opsi pertama adalah kewajiban bagi pelaku alih fungsi untuk mencetak kembali lahan sawah baru dengan luas tiga kali lipat dari lahan yang telah mereka gunakan. Opsi kedua, jika pencetakan lahan baru dianggap tidak memungkinkan secara geografis—seperti di wilayah padat penduduk seperti Jakarta atau Tangerang—maka pelaku wajib membayar denda tunai sebesar tiga kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lokasi tersebut.
"Jika kita bisa menerapkan skema ini, kita berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 100 triliun," tegas Amran. Ia menekankan bahwa denda tiga kali lipat NJOP bisa menjadi solusi praktis bagi wilayah yang sudah tidak memiliki ruang untuk pembukaan lahan sawah baru.
Namun, usulan ambisius ini tidak langsung diterima mentah-mentah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, memberikan catatan penting. Ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengeksekusi denda tersebut tanpa adanya audit yang komprehensif terlebih dahulu.
Nusron menekankan perlunya pemilahan data yang sangat detail. Pemerintah harus membedakan mana alih fungsi lahan yang dilakukan secara ilegal dan mana yang telah mengantongi izin resmi. Selain itu, status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masing-masing daerah saat alih fungsi terjadi harus diperiksa secara teliti.
Lebih lanjut, Nusron mengingatkan bahwa besaran sanksi penggantian lahan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung jenis irigasinya. Sawah dengan irigasi teknis mewajibkan penggantian tiga kali lipat dengan tingkat produktivitas yang setara. Sementara itu, sawah rawa diwajibkan mengganti dua kali lipat, dan sawah tadah hujan cukup satu kali lipat.
"Kita harus melihat jenis sawahnya. Jika sawah di Karawang yang produktivitasnya tinggi dialihfungsikan, maka penggantinya harus memiliki nilai produktivitas yang sama, bukan sekadar luasnya saja," jelas Nusron.
Ia juga mendorong pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menko untuk melakukan audit ini, dengan melibatkan kementerian terkait seperti ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan KKP. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencantumkan secara tegas status Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
