lahatsatu.com – Kondisi harga beras yang terus merangkak naik di pasaran belakangan ini akhirnya menemui titik terang. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara terbuka membongkar adanya praktik kotor yang dilakukan oleh mafia beras sebagai salah satu biang kerok di balik mahalnya harga pangan pokok tersebut. Ironisnya, lonjakan harga ini terjadi di saat ketersediaan stok beras nasional sebenarnya masih berada dalam posisi yang sangat aman.
Menurut Amran, para mafia ini menjalankan berbagai modus operandi yang sangat merugikan masyarakat. Salah satu praktik yang paling mencolok adalah pengoplosan beras. Mereka mengambil beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau, kemudian membongkar kemasannya untuk dijual kembali sebagai beras kualitas premium dengan harga selangit.
Selain pengoplosan, Mentan juga menyoroti praktik kecurangan melalui beras fortifikasi palsu atau abal-abal. Praktik ini tergolong sangat licik karena memanfaatkan kebutuhan nutrisi masyarakat untuk keuntungan pribadi. Amran mengungkapkan bahwa beras fortifikasi yang seharusnya dibanderol dengan harga sekitar Rp 13.000 per kilogram, justru dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan harga mencapai Rp 50.000 per kilogram. Selisih harga yang sangat jauh ini jelas menjadi beban berat bagi konsumen.
"Praktik fortifikasi ini harganya seharusnya Rp 13 ribu, tapi dijual Rp 50 ribu. Selain itu, ada juga modus pengoplosan di mana beras SPHP dibongkar lalu dijual sebagai beras premium," ujar Amran saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi ulah para pelaku kriminal ini. Amran menegaskan bahwa langkah hukum tegas telah diambil terhadap mereka yang terbukti melakukan penyelewengan. Hingga saat ini, aparat telah berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat dalam jaringan distribusi beras ilegal tersebut.
"Hari ini sudah ada 13 tersangka yang ditangkap. Salah satu penyebab harga beras mahal adalah mafia beras, dan mereka memang harus ditindak tegas," tegas Amran dengan nada lugas.
Meskipun situasi global sedang tidak menentu, Amran memberikan jaminan bahwa ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 33 negara di dunia yang sedang melakukan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku atau beras. Namun, Indonesia tidak perlu khawatir karena cadangan beras nasional masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hingga November 2026, stok beras pemerintah tercatat mencapai angka 4,5 juta ton. Jumlah ini diprediksi akan mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga lebih dari satu bulan ke depan, termasuk dalam menghadapi masa lonjakan permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Amran optimis bahwa stok beras di akhir tahun ini akan menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
