Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 3.260 kasus sengketa, konflik, hingga kejahatan pertanahan hingga September 2025. Angka ini menjadi salah satu capaian tertinggi dari seluruh program yang dijalankan kementerian.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian tahun anggaran 2025, sebanyak 1.991 perkara telah ditangani, atau setara dengan 99,45% dari target 2.002 perkara. Penanganan ini termasuk kasus-kasus yang melibatkan praktik mafia tanah.
"Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan ini sudah mencapai 99,45% dari target yang ditetapkan," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Selain target yang ditetapkan dalam DIPA, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan penanganan sengketa secara rutin sesuai dengan tugas dan fungsi non-DIPA, dengan realisasi sebanyak 1.258 perkara. Dengan demikian, total perkara yang berhasil ditangani mencapai 3.260 perkara atau sebesar 162,84%.
Secara keseluruhan, Kementerian ATR/BPN memiliki sembilan program utama dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2025. Selain penanganan sengketa dan kasus pertanahan, Nusron juga merinci realisasi dari delapan program lainnya:
- Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota: Realisasi 32 persub RDTR dari target 42 (76,19%).
- Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Realisasi 1.218.672 bidang dari target 1.580.920 bidang (77,09%).
- Sertifikat Hak Atas Tanah PTSL: Realisasi 1.058.733 bidang dari target 1.196.785 bidang (88,46%).
- Data Tanah Ulayat: Realisasi 17 juta bidang dari target 15 juta bidang (113%).
- SK Redistribusi Tanah: Realisasi 48.348 bidang dari target 66.575 bidang (72,62%).
- Program Akses Reforma Agraria: Realisasi 8.900 KK dari target 9.542 KK (93,27%).
- Peta Zona Nilai Tanah: Realisasi 2.324.098 hektare dari target 3.676.788 hektare (63,21%).
- Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar: Realisasi 12.063 hektare dari target 17.780 hektare (67,84%).
