lahatsatu.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan langkah masif untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam upaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, BGN berencana menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG dalam jumlah yang sangat signifikan, yakni mencapai hampir 1.000 unit baru.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengungkapkan bahwa ekspansi dapur ini tidak dilakukan secara merata di seluruh wilayah, melainkan menggunakan skala prioritas yang ketat. Fokus utama pemerintah adalah menyasar wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau atau masuk dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Selain itu, daerah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi juga menjadi target utama intervensi program ini.
"Minggu ini kami berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 unit dapur baru. Lokasinya akan diprioritaskan di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Bali, terutama di daerah 3T dan daerah yang angka stuntingnya sangat tinggi. Fokus kami adalah membereskan masalah di wilayah prioritas tersebut terlebih dahulu," ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa distribusi nutrisi dapat menjangkau anak-anak di pelosok negeri yang paling membutuhkan. Dengan menambah ribuan dapur di wilayah rawan gizi, pemerintah berharap angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Terkait mekanisme pengadaan dan pembukaan dapur baru, Sudaryono memberikan peringatan keras kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses operasional dan pembukaan SPPG dilakukan sepenuhnya melalui sistem resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terjebak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.
"Proses pembukaan dapur ini semuanya berjalan melalui sistem. Jadi, tidak perlu ada yang menawarkan jasa atau perantara. Biasanya kan sering ada praktik calo, saya tegaskan di sini tidak ada calo dalam program ini. Tolong diberitakan agar masyarakat tidak tertipu," tegasnya.
Jika menilik data terkini, jumlah dapur SPPG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai angka 27.022 unit. Namun, dari total tersebut, terdapat sekitar 1.100 dapur yang belum mendapatkan Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS).
Sudaryono menjelaskan bahwa dari 1.100 dapur yang belum mendapatkan penetapan tersebut, sekitar 500 unit di antaranya berstatus suspend atau ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap standar keamanan pangan. Beberapa alasan penangguhan tersebut meliputi masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi syarat, hingga adanya laporan insiden keracunan makanan yang sedang dalam tahap perbaikan dan evaluasi mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga sangat mengutamakan kualitas dan keamanan konsumsi bagi masyarakat.
