lahatsatu.com – Wacana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mendatangkan armada Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang tengah menjadi sorotan publik. Langkah ini memicu berbagai reaksi, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap industri manufaktur dalam negeri. Menanggapi isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pandangan awal yang cukup netral namun tetap optimis.
AHY menilai bahwa rencana pengadaan armada dari luar negeri, termasuk jika menggunakan unit bekas, merupakan hal yang lumrah dalam upaya memperkuat konektivitas transportasi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan final tidak bisa diambil secara sepihak. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral sebelum langkah besar ini dieksekusi.
"Saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh. Saya perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan Menteri Perhubungan dan juga jajaran Direksi PT KAI," ungkap AHY saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pengembangan jaringan kereta api berjalan secara berkesinambungan, baik dari sisi jalur maupun armada.
Dalam penjelasannya, AHY membedakan strategi pengembangan transportasi menjadi dua pilar utama, yakni prasarana dan sarana. Dari sisi prasarana, pemerintah tengah berupaya memperluas cakupan jalur rel di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, panjang jalur rel aktif di tanah air tercatat mencapai sekitar 7.000 kilometer. Ke depannya, pemerintah menargetkan adanya reaktivasi jalur lama serta pembangunan jalur baru di titik-titik strategis.
AHY menyoroti bahwa kebutuhan akan jalur kereta api tidak hanya terbatas pada mobilitas penumpang, tetapi juga sangat krusial untuk sektor logistik. Wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dinilai sangat membutuhkan jaringan kereta logistik guna memperlancar distribusi komoditas unggulan di daerah tersebut.
Terkait kebutuhan armada atau train set untuk penumpang, AHY mengakui bahwa Indonesia memang membutuhkan tambahan kapasitas yang signifikan. Meski demikian, ia memberikan catatan penting bagi rencana impor tersebut. Ia berharap kerja sama dengan negara maju seperti Jepang tidak mematikan industri perkeretaapian dalam negeri.
"Jika ada kerja sama dengan negara lain, itu wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional tetap hidup dan berkembang. Harus ada transfer teknologi (transfer of technology) agar ke depannya kita bisa menciptakan inovasi domestik yang mandiri," tegas AHY.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap menimbang-nimbang rencana tersebut. Dudy enggan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan kajian mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan perlunya duduk bersama untuk menyelaraskan kebutuhan PT KAI dengan kepentingan PT INKA sebagai produsen kereta api nasional. "Kita harus merumuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan KAI dan bagaimana dampaknya terhadap INKA. Kami perlu bicara dengan BUMN terkait untuk menentukan kebijakan yang paling tepat," pungkas Dudy.
