lahatsatu.com – Wacana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus di sektor tekstil kini mulai mendapat respons serius dari jajaran pembuat kebijakan. Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, memberikan sinyal positif terhadap langkah strategis tersebut. Menurutnya, penguatan peran negara melalui BUMN di sektor ini dapat menjadi angin segar bagi ekosistem industri nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Dalam keterangannya usai menghadiri rapat internal di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, pada Senin (5/10/2026), Sarmuji menekankan bahwa industri tekstil bukan sekadar sektor manufaktur biasa. Industri ini memiliki rantai nilai yang sangat panjang dan kompleks, yang menyentuh berbagai lapisan ekonomi masyarakat, mulai dari pabrik skala besar hingga unit usaha mikro.
"Memang masih banyak persoalan yang menghantui industri tekstil saat ini. Namun, jika pemerintah memiliki niat untuk memperkuat sektor ini melalui pembentukan BUMN tekstil, tentu kami menyambutnya dengan sangat baik," ujar Sarmuji.
Ia menjelaskan bahwa dampak positif dari penguatan sektor tekstil akan terasa hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini dikarenakan banyaknya industri turunan yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dan stabilitas sektor tekstil. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor industri kecil, seperti para penjahit rumahan dan UMKM konveksi yang tersebar di seluruh pelosok negeri.
Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan bahwa pertumbuhan sektor industri manufaktur merupakan kunci utama bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Sektor ini dinilai sebagai mesin penggerak ekonomi yang paling efektif, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Ia mencatat bahwa kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja jauh melampaui sektor-sektor ekonomi lainnya.
"Jika pertumbuhan industri tidak dipacu secara agresif, akan sangat sulit bagi kita untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Apalagi soal penyerapan tenaga kerja, sektor industri memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya," tambahnya.
Namun, Sarmuji juga memberikan catatan penting bahwa Kementerian Perindustrian tidak bisa bekerja sendirian dalam membenahi kondisi ini. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Pertanian.
Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah kebijakan impor. Sarmuji memperingatkan bahwa keterbukaan izin impor yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri dalam negeri. Tanpa adanya pembatasan yang tepat untuk komoditas tertentu, produk lokal akan kesulitan bersaing dengan barang impor yang membanjiri pasar.
"Jika izin impor dibuka begitu saja tanpa pertimbangan pembatasan yang matang, industri dalam negeri akan sangat sulit bertahan, terutama untuk jenis barang-barang tertentu. Oleh karena itu, kerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan sangatlah krusial," pungkasnya.
