Jakarta – Pemerintah melakukan penyesuaian signifikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menonaktifkan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terhadap 11,53 juta orang selama Januari-Februari 2026. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program JKN.
Menurut Gus Ipul, penonaktifan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan JKN dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Kami mengalihkan alokasi kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria," ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).
Proses penonaktifan PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025, dengan total 13,5 juta peserta dinonaktifkan sepanjang tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi kepesertaan. Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung oleh pemerintah daerah (Pemda), terutama di daerah yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).
"Penonaktifan ini tepat sasaran, dan sebagian peserta langsung diambil alih oleh Pemda yang telah UHC, sehingga seluruh keluarga mereka otomatis dibiayai oleh APBD," jelas Gus Ipul.
Sebelumnya, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait penonaktifan PBI, yang mengakibatkan beberapa peserta BPJS Kesehatan mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat 160 laporan dalam dua hari (4-5 Februari), di mana pasien mengeluhkan penundaan jadwal cuci darah akibat status kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif.
