lahatsatu.com – Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan terkait program Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan adanya perombakan besar dalam skema insentif yang selama ini diberikan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Perubahan ini digadang-gadang akan membuat penyaluran bantuan gizi lebih efektif dan tepat sasaran.
Selama ini, setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menerima kucuran dana insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, menurut Purbaya, sistem ini akan segera direvisi. "Dia bilang akan diubah. Tanya ke BGN," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Purbaya menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan alokasi insentif benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya telah membeberkan detail rencana perubahan tersebut. Agustina menjelaskan bahwa skema insentif baru yang sedang digodok tidak akan lagi memberlakukan angka Rp 6 juta per hari secara merata untuk semua SPPG. Sebaliknya, besaran insentif akan disesuaikan berdasarkan jangkauan dan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG.
"Kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil," tutur Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 20 Juli 2026. Ia menyoroti ketidakadilan dalam sistem yang berlaku saat ini, di mana SPPG dengan jangkauan 200 meter yang melayani 1.000 orang menerima insentif yang sama dengan SPPG yang lebih besar dan melayani lebih banyak penerima manfaat. "Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," imbuhnya.
Perubahan skema insentif ini diprediksi akan berdampak pada waktu balik modal bagi para pengelola SPPG. Agustina mengungkapkan bahwa periode pengembalian investasi bisa menjadi lebih cepat atau justru lebih lambat, tergantung pada skema baru yang diterapkan. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dengan insentif Rp 6 juta per hari dan asumsi operasional 313 hari per tahun, setiap SPPG yang berinvestasi sekitar Rp 3,5 miliar dapat balik modal dalam kurun waktu sekitar dua tahun. Total insentif tahunan mencapai Rp 1,87 miliar.
Lebih lanjut, Agustina juga menggarisbawahi rencana evaluasi besar-besaran terhadap lokasi SPPG. Selama ini, penentuan lokasi SPPG cenderung berorientasi pada potensi jumlah penerima di suatu daerah, seperti keberadaan sekolah, tanpa mempertimbangkan apakah penerima tersebut benar-benar berada di daerah yang membutuhkan penanganan gizi khusus seperti wilayah stunting.
"Jadi, tidak ada tuh perhatian terhadap, ‘ini daerah stunting bukan sih?’, daerah yang apa perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu? Nggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya, mau gitu," jelas Agustina. Ia menambahkan bahwa kondisi ini bahkan menyebabkan persaingan
