lahatsatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) secara tegas memastikan bahwa program Sensus Ekonomi 2026 yang sedang berjalan tidak akan digunakan sebagai alat untuk menarik pajak dari masyarakat. Jaminan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut menjamin kerahasiaan data pribadi seluruh partisipan yang telah diserahkan kepada petugas.
Penegasan tersebut dilontarkan Amalia usai menuntaskan proses pendataan Sensus Ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di kediaman dinasnya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/8/2026). "Masyarakat tidak perlu khawatir, data yang kami kumpulkan akan terjaga kerahasiaannya dan kami pastikan tidak memiliki kaitan sama sekali dengan urusan perpajakan," ungkap Amalia kepada awak media.

Amalia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi secara mandiri, BPS telah menyediakan opsi pengisian kuesioner secara daring. Tautan khusus untuk kuesioner online ini dapat diminta langsung kepada petugas sensus yang datang berkunjung. Dengan demikian, partisipan bisa mengisi data tanpa perlu diwawancarai langsung oleh petugas.
Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebelumnya, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi juga telah mengemukakan hal serupa. Sonny menegaskan bahwa sensus ini bukan untuk mengejar pajak, terutama bagi para pelaku usaha yang beroperasi dari rumah. Menurutnya, batas antara aktivitas ekonomi di bangunan fisik dan rumah kini semakin kabur.
"Ini bukan tentang mengejar-ngejar urusan pajak, melainkan murni untuk kepentingan statistik," jelas Sonny dalam sebuah kesempatan di program detikpagi. Ia menjelaskan, sensus ini bertujuan mendata berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal. BPS menargetkan dua kelompok responden utama: pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga yang menjalankan kegiatan ekonomi di rumah.
"Populasi yang menjadi fokus kami adalah para pelaku usaha yang umumnya memiliki NIB serta bangunan fisik yang jelas. Selain itu, kami juga mendatangi keluarga-keluarga untuk mengumpulkan data ekonomi yang ada di dalam rumah tangga mereka," pungkas Sonny, menjelaskan cakupan luas dari Sensus Ekonomi ini.




