lahatsatu.com – Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar dalam upaya perlindungan kekayaan alam Indonesia. Dalam sebuah langkah strategis yang ambisius, pemerintah berencana melakukan ekspansi besar-besaran pada jajaran Polisi Hutan (Polhut). Dari yang semula hanya berjumlah sekitar 4.500 personel, jumlah tersebut ditargetkan melonjak drastis hingga mencapai 70.000 orang guna memperkuat pengawasan di seluruh kawasan hutan tanah air.
Rencana penguatan ini bukan tanpa alasan. Luasnya kawasan hutan di Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare menuntut pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh. Presiden Prabowo menekankan bahwa penambahan personel ini sangat krusial untuk mengamankan aset negara serta mencegah berbagai praktik ilegal yang merugikan lingkungan dan keuangan negara.
Dalam keterangannya di Jakarta Pusat pada Selasa (6/10/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan usulan penambahan anggaran melalui APBN untuk merealisasikan target tersebut. Meskipun tidak memberikan kepastian mengenai durasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai angka maksimal, ia menegaskan bahwa proses ini akan dilakukan secara bertahap.
"Saya telah mengajukan APBN untuk penambahan personel Polisi Hutan dari 4.500 menjadi 70.000 orang. Saya tidak tahu pasti berapa tahun target ini bisa tercapai sepenuhnya," ujar Prabowo di tengah acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satgas PKH.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) penambahan personel. Prabowo memproyeksikan bahwa pada tahun 2027, jumlah Polisi Hutan sudah bisa ditingkatkan menjadi 21.000 personel. Jika progres berjalan sesuai rencana, angka tersebut akan terus merangkak naik hingga menyentuh target 70.000 orang dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Menariknya, fokus penguatan keamanan ini tidak hanya terbatas pada sektor kehutanan. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat benteng pertahanan di jalur perbatasan dan pintu masuk negara lainnya. Ia memberikan perhatian khusus pada penguatan jajaran Bea Cukai serta aparat keamanan lainnya untuk mengawasi ratusan pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menutup celah praktik penyelundupan barang ilegal serta peredaran narkotika yang kerap memanfaatkan jalur-jalur masuk yang tidak terpantau. Prabowo menggarisbawahi bahwa ketersediaan petugas dan armada, seperti kapal patroli, harus sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan.
"Demikian juga dengan Bea Cukai, ada sekian ratus pelabuhan dan sekian ratus bandara. Petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Begitu juga dengan aparat keamanan kita lainnya. Kita paham tantangannya, karena itu kita akan terus mengejar dan melakukan perbaikan," tegasnya.
Kebijakan ini menandakan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup melalui penguatan infrastruktur keamanan nasional yang lebih modern dan masif.
