lahatsatu.com – Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan baru yang akan menyasar jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja di penghujung tahun.
Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja. Jika sebelumnya skema serupa pernah menjadi penyelamat ekonomi masyarakat saat masa pandemi COVID-19, kali ini pemerintah mengemasnya sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk kuartal keempat tahun 2026. Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan resmi usai menghadiri rapat terbatas tersebut. Ia menjelaskan bahwa bantuan subsidi upah kali ini akan diberikan secara bertahap selama tiga bulan terakhir di tahun 2026. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.
"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah tahun ini diberikan satu kali untuk tiga bulan, dan per bulannya sebesar Rp 300.000," ungkap Airlangga kepada awak media di Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Program ini diproyeksikan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi domestik. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sasaran penerima bantuan ini cukup masif, yakni mencakup sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh penjuru tanah air. Dengan jumlah penerima yang mencapai belasan juta jiwa, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran.
Total anggaran yang disiapkan untuk mendanai program subsidi upah ini diperkirakan mencapai angka Rp 12 triliun. Dana jumbo tersebut akan dikelola secara ketat agar dapat tersalurkan kepada pekerja yang benar-benar membutuhkan, guna memastikan efektivitas stimulus ekonomi di kuartal terakhir tahun 2026.
Pemerintah berharap, dengan adanya suntikan dana sebesar Rp 300 ribu per bulan ini, para pekerja dapat lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Selain itu, program ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil hingga menutup tahun. Masyarakat kini tengah menantikan mekanisme teknis dan kriteria detail mengenai siapa saja pekerja yang berhak menerima bantuan tersebut agar proses distribusi dapat berjalan transparan dan akuntabel.
