lahatsatu.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras terkait kondisi keuangan negara yang saat ini tengah mengalami kebocoran masif. Berdasarkan laporan dari para pakar di lingkungan pemerintahan, ditemukan indikasi kuat adanya pemborosan dan praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden Prabowo mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai efisiensi belanja pemerintah. Ia menyebutkan bahwa dari total belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai angka Rp 1.200 triliun, diperkirakan sekitar 30 persen di antaranya hilang atau "hangus" akibat praktik penggelembungan anggaran (mark up) dan tindakan korupsi.
"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up atau penggelembungan anggaran," tegas Prabowo di hadapan para hadirin, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.
Presiden menekankan bahwa jika kebocoran ini dapat ditambal dan sistem belanja negara diperbaiki secara sistematis, pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 400 triliun. Angka fantastis ini dipandang sebagai peluang besar untuk mengalihkan dana yang selama ini terbuang sia-sia ke sektor pembangunan yang lebih produktif bagi rakyat.
Salah satu penyebab utama inefisiensi ini, menurut Prabowo, adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan sendiri-sendiri di setiap instansi. Saat ini, setiap kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota melakukan pengadaan secara terpisah tanpa adanya standarisasi harga. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas harga yang sangat mencolok untuk barang yang jenis dan kualitasnya sama.
Sebagai contoh nyata, Presiden menyoroti pengadaan obat-obatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa satu jenis obat yang sama bisa memiliki puluhan variasi harga yang berbeda antar satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. "Belanja barang dan jasa di Indonesia saat ini seolah tidak menggunakan logika. Setiap daerah belanja sendiri-sendiri untuk barang yang sama dengan harga yang berbeda jauh," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Prabowo berencana melakukan rasionalisasi melalui sistem pembelian terpusat. Dengan sistem satu pintu atau pengadaan kolektif, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh instansi menggunakan harga, spesifikasi, dan kualitas barang yang seragam.
Langkah berani ini akan segera dieksekusi. Prabowo berjanji akan segera mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati di seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penghematan ini. Ia meyakini bahwa dengan sentralisasi pengadaan, negara dapat menghemat anggaran hingga 40 persen. "Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, spesifikasi yang sama, dan kualitas yang sama," pungkasnya.
