lahatsatu.com – Industri transportasi laut Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait keberlangsungan operasional armada penyeberangan. Meski tarif angkutan kapal feri di tanah air dikenal sangat terjangkau, namun di balik harga murah tersebut, para pelaku usaha justru sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Hal ini dikarenakan tarif yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menutupi biaya produksi yang sebenarnya.
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait struktur biaya transportasi laut kita. Berdasarkan perhitungan mendalam dari organisasi tersebut, tarif yang ditetapkan pemerintah saat ini masih mengalami defisit sekitar 31,81 persen dari Harga Pokok Produksi (HPP). Kondisi ini menciptakan tekanan hebat bagi para operator kapal dalam menjaga standar keselamatan dan memenuhi biaya operasional harian.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, menjelaskan bahwa ketimpangan antara pendapatan dan biaya operasional ini sangat mengkhawatirkan. Jika terus dibiarkan, kemampuan operator untuk memenuhi standar keselamatan internasional maupun nasional akan terancam. Padahal, setiap kapal wajib mematuhi aturan National Cargo Vessel Standard (NCVS) serta standar keselamatan jiwa di laut atau Safety of Life at Sea (SOLAS) yang membutuhkan biaya pemeliharaan tidak sedikit.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga, selisih tarif kapal feri Indonesia memang sangat mencolok. Indonesia mencatatkan tarif sekitar Rp 1.033 per mil. Angka ini jauh di bawah Thailand yang mencapai Rp 2.984 per mil, serta Filipina yang berada di angka Rp 1.995 per mil. Perbandingan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi formulasi tarif agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan setiap lintasan penyeberangan.
Selain persoalan tarif, tantangan baru muncul seiring dengan tren kendaraan listrik (EV) yang kian menjamur di Indonesia. Saat ini, para operator kapal masih merasa ragu dan belum berani sepenuhnya mengangkut kendaraan listrik karena risiko keamanan baterai yang tinggi. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur penempatan muatan, deteksi dini risiko kebakaran, hingga kesiapan awak kapal dalam menangani keadaan darurat terkait baterai kendaraan listrik.
Terkait isu transisi energi, GAPASDAP menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru beralih ke kapal bertenaga baterai penuh yang membutuhkan investasi sangat besar. Sebagai alternatif yang lebih masuk akal, pengembangan biodiesel berbasis minyak sawit melalui program B50 dinilai lebih menjanjikan. Langkah ini tidak hanya mendukung kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri, tetapi juga menjadi solusi transisi energi yang lebih aman dan ekonomis bagi armada kapal bermesin diesel yang ada saat ini.
