JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) harus berhemat. Anggaran kementerian ini dipangkas drastis hingga 49,57%, atau sekitar Rp 3,84 triliun, dari pagu awal Rp 7,73 triliun menjadi Rp 3,89 triliun untuk tahun 2025. Pemangkasan ini, hasil usulan efisiensi dari Kementerian Keuangan, menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana nasib infrastruktur internet, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)?
Sekjen Kominfo, Ismail, menjelaskan bahwa meski terjadi efisiensi, pemerataan pembangunan infrastruktur digital tetap menjadi prioritas. "Efisiensi boleh, tapi pemerataan pembangunan infrastruktur tetap harus dilihat," tegas Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (13/2). Ia menekankan agar pembangunan tidak terfokus pada satu wilayah saja.
Dengan anggaran yang terbatas, Kominfo akan memprioritaskan program-program strategis. Salah satunya adalah penyelesaian pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang. Kominfo bahkan mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun untuk tahun 2025, termasuk Rp 280 miliar dari Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Pusat Data Nasional ini diproyeksikan sebagai solusi untuk mengonsolidasikan data pemerintah yang selama ini tersebar di 2.700 pusat data dan server di berbagai daerah. Integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mendukung layanan e-government, dan menghasilkan Satu Data Indonesia yang akurat untuk pengambilan keputusan.
Untuk menutupi kekurangan anggaran dan memastikan kelangsungan layanan publik, Kominfo akan berupaya mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meningkatkan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI. Kominfo juga akan mencari alternatif pembiayaan lain dan berencana menggandeng pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur internet.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kominfo, termasuk alokasi dana PHLN untuk Pusat Data Nasional Cikarang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur digital, meski di tengah pemangkasan anggaran, tetap menjadi fokus utama Kominfo.
