Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara operasional lebih dari seribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pembenahan dan peningkatan kualitas layanan program tersebut.
Menurut Prabowo, langkah ini bukan berarti menghentikan program MBG, melainkan respons terhadap berbagai masukan dan kritik yang muncul terkait pelaksanaannya di lapangan. "Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu. Yang sudah di-suspend, 1.030," ungkap Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3/2026).
Selain pembekuan, pemerintah juga memperketat standar operasional dan menerapkan sertifikasi bagi seluruh dapur MBG. Kriteria ketat meliputi kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta standar proses pengolahan makanan. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend hingga perbaikan dilakukan.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program MBG. Transparansi dan keterlibatan publik dianggap kunci untuk memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran.
"Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain," tegas Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, dengan meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, dan memastikan program MBG memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
"Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas," pungkasnya.
