Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi isu terkait sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilaporkan mengalami kekurangan pasokan batu bara. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa seharusnya pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU dalam negeri mencukupi, mengingat adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang mencapai sekitar 30% dari total produksi batu bara nasional.
Yuliot menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengidentifikasi PLTU mana saja yang membutuhkan pasokan batu bara secara mendesak. "PLN perlu menyampaikan pembangkit mana yang urgent. DMO itu kan sekitar 30% dari total produksi digunakan untuk keperluan pembangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Lebih lanjut, Yuliot menyoroti permasalahan yang mungkin terjadi pada proses distribusi batu bara dari lokasi tambang ke PLTU. Ia menekankan pentingnya pemesanan batu bara yang tepat waktu agar tidak terjadi kendala dalam pendistribusian.
"Misalnya, ada pembangkit yang minimal cadangan energi primernya itu adalah 20 hari. Jadi, kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ada, akan dilihat dan dalam proses pengadaan itu jangan sampai terjadi keterlambatan," tegasnya.
Yuliot menambahkan bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan perhatian serius terhadap isu ini untuk memastikan tidak ada gangguan energi primer di dalam negeri yang dapat menyebabkan gangguan pasokan listrik.
"Energi primer kan bukan hanya batu bara tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa itu juga menjadi prioritas kita," pungkasnya.
