Jakarta – Pemangkasan proyeksi peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service menjadi sentimen negatif bagi sejumlah bank besar di Indonesia. Lima bank terkemuka, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), turut terkena imbas dengan proyeksi yang juga diturunkan menjadi negatif.
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya bagi masing-masing perbankan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada Moody’s. Hal ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran lembaga pemeringkat tersebut.
"Masing-masing perbankan perlu memberikan penjelasan kepada Moody’s terkait hal ini. Kunci dari semua lembaga pemeringkat adalah pemahaman atas kekhawatiran mereka, dan kekhawatiran tersebut harus dijawab dengan memadai," ujar Airlangga di sela-sela acara APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Airlangga menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia secara nasional masih berada pada level investment grade. Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade.
"Untuk korporasi, tentu masing-masing yang akan merespons. Secara nasional, Moody’s masih menempatkan Indonesia dalam kategori investment grade. Hanya saja, proyeksi tersebut mencerminkan kekhawatiran mereka, dan kekhawatiran inilah yang perlu dijawab," jelasnya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran maksimal 3% dan rasio pinjaman terhadap PDB di bawah 40% untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Dalam laporannya, Moody’s menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi. Lembaga tersebut juga menekankan perlunya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Menanggapi hal ini, Airlangga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody’s.
"Ketidakpastian membutuhkan penjelasan. Tahun ini ada perbedaan dalam anggaran, terutama terkait investasi, karena dividen dan lainnya masuk ke Danantara, yang juga berperan dalam investasi. Hal ini perlu dijelaskan," tegasnya.
