Para mitra pengemudi dan asosiasi ojek online (ojol) mendesak pemerintahan baru untuk segera membuat regulasi yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan aplikasi, pengemudi, dan pengguna.
"Kalau sektor ini tidak diatur dengan benar, yang tertekan tentunya adalah pengemudinya," kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Taha Syafariel.
Syafariel menilai, tidak adanya regulasi ketat menjadi tantangan besar bagi pengemudi. Ia menekankan pentingnya regulasi lintas kementerian. Sebagai contoh, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Perusahaan aplikasi sendiri juga selalu berdalih sebagai penyedia teknologi, sehingga tidak ingin tunduk pada aturan transportasi," ujar Syafariel.
Tanpa regulasi yang jelas, sektor ojol dikhawatirkan akan semakin padat dan memicu persaingan tidak sehat yang merugikan mitra pengemudi. Laporan tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menunjukkan peningkatan jumlah mitra pengemudi dari 2,6 juta pada akhir 2021 menjadi 3,1 juta pada akhir 2023.
"Bertambahnya jumlah mitra ini semakin memperkecil ruang pendapatan bagi para mitra. Persaingan semakin ketat," ungkap Syafariel.
Ia berharap pemerintah dan platform digital memperhatikan kesejahteraan para pengemudi di tengah ketergantungan masyarakat pada sektor transportasi online.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi ojek online dan ribuan mitra telah berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/8). Mereka menuntut Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.
Berikut daftar tuntutan ojol:
(Daftar tuntutan ojol di sini)
