lahatsatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan dana nasabah oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Pada Oktober 2026, lembaga pengawas keuangan tersebut menyerahkan laporan komprehensif hasil penelusuran aliran dana serta identifikasi aset perusahaan kepada pihak Bareskrim Polri. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat proses hukum dan mempercepat upaya pengembalian dana milik para pemberi pinjaman (lender) yang menjadi korban.
Sebelumnya, OJK telah melakukan serangkaian investigasi mendalam. Pada periode Februari hingga Mei 2026, OJK telah menyerahkan temuan awal mengenai identifikasi sejumlah aset yang diduga kuat terkait dengan penggunaan dana para lender oleh PT DSI. Investigasi tersebut tidak hanya menyasar aset perusahaan, tetapi juga merambah ke aset milik pemegang saham, jajaran pengurus, hingga pihak-pihak terafiliasi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan dana tersebut secara tidak sah.
Hasil penelusuran yang diserahkan OJK kali ini menjadi instrumen krusial bagi penyidik Bareskrim Polri. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan utama untuk melakukan pendalaman, verifikasi lebih lanjut, serta menjadi dasar hukum yang kuat bagi kepolisian untuk melakukan penyitaan aset sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah berhasil menyita sejumlah aset dalam penanganan perkara DSI dengan nilai mencapai sekitar Rp 432 miliar. Penyidik terus melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap aset lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," tulis OJK dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (30/10/2026).
Dalam menjalankan tugasnya, OJK menegaskan akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Bareskrim Polri. Dukungan OJK mencakup penindaklanjutan hasil penelusuran aliran dana serta penyediaan tenaga ahli maupun saksi dari internal OJK untuk membantu proses penyidikan di lapangan.
Selain bekerja sama dengan kepolisian, OJK juga memperluas jaringan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sinergi antarlembaga ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan lancar dan mengoptimalkan peluang pengembalian kerugian finansial yang dialami oleh para lender DSI.
OJK berkomitmen penuh untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten. Fokus utama lembaga ini adalah mendukung proses penegakan hukum serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat luas. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia.
