Nasib Perairan Ujung Kulon Terancam Tambang

lahatsatu.com – Kabar mengejutkan datang dari kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi satwa langka dunia, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Berdasarkan kebijakan terbaru dari pemerintah

Agus sujarwo

Nasib Perairan Ujung Kulon Terancam Tambang

lahatsatu.com – Kabar mengejutkan datang dari kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi satwa langka dunia, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Berdasarkan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, kawasan perairan yang mengelilingi taman nasional tersebut kini telah resmi masuk ke dalam daftar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Keputusan krusial ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengenai penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten. Beleid tersebut telah ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 12 Februari 2026 lalu. Langkah ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan ekosistem laut di sekitar salah satu situs warisan dunia tersebut.

Nasib Perairan Ujung Kulon Terancam Tambang
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Dalam dokumen keputusan tersebut, pemerintah membagi wilayah pertambangan di Provinsi Banten ke dalam tiga kategori utama. Pertama adalah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), kedua adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan ketiga adalah Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Jika menilik peta lampiran dalam Kepmen tersebut, area perairan di sekitar TNUK diberi tanda warna krem, yang secara spesifik mengindikasikan bahwa wilayah tersebut telah masuk dalam klasifikasi WUP.

Penting untuk dipahami bahwa penetapan WUP memiliki implikasi hukum yang besar. Status WUP ini nantinya akan menjadi landasan bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Cakupan komoditas yang bisa dikelola dalam wilayah ini sangat luas, mulai dari mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, hingga berbagai jenis batuan.

Meski demikian, penetapan ini tidak berarti aktivitas pengerukan atau penambangan dapat langsung dilakukan di perairan Ujung Kulon dalam waktu dekat. Masih terdapat prosedur birokrasi dan persyaratan teknis yang sangat ketat yang harus dilalui. Penambangan baru bisa berjalan secara legal apabila wilayah tersebut telah berhasil naik status menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jadi, saat ini statusnya masih berupa pembagian wilayah administratif untuk kepentingan industri di masa depan.

Namun, situasi ini menjadi perhatian serius bagi para aktivis lingkungan dan pengelola kawasan konservasi. Berdasarkan data peta wilayah kerja yang dirilis oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada tahun 2025, cakupan pengelolaan TNUK tidak hanya terbatas pada daratan saja.

Total luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare, yang terdiri dari 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare wilayah perairan. Dengan masuknya perairan tersebut ke dalam zona WUP, batas antara kawasan lindung yang murni dengan kawasan industri pertambangan menjadi semakin tipis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah akan menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Banten.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar