Nasib Taman Nasional Ujung Kulon

lahatsatu.com – Isu mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) akhirnya mendapatkan klarifikasi resmi dari pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber

Agus sujarwo

Nasib Taman Nasional Ujung Kulon

lahatsatu.com – Isu mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) akhirnya mendapatkan klarifikasi resmi dari pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penegasan keras untuk meluruskan simpang siur informasi yang beredar di masyarakat terkait status wilayah tersebut dalam peta pertambangan nasional.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan dengan tegas bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak masuk dalam daftar wilayah pertambangan. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang mengatur tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten. Menurutnya, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik untuk area daratan di dalam taman nasional maupun di wilayah perairan yang mengelilinginya.

Nasib Taman Nasional Ujung Kulon
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menelusuri sejarah penetapan wilayah, Dwi Anggia menjelaskan bahwa dinamika ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2013. Kala itu, Pemprov Banten mengajukan usulan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), termasuk di area perairan laut Banten. Namun, penting untuk dicatat bahwa usulan perairan tersebut sebenarnya telah dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Meski demikian, proses administrasi terus berjalan seiring dengan usulan lanjutan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada tahun 2015. Hal inilah yang menyebabkan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam cakupan WUP dalam beberapa regulasi berikutnya, seperti Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K Tahun 2022. Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang terbaru sebenarnya hanya merupakan pengulangan serta perbaikan ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah tersebut.

Anggia memberikan catatan penting mengenai perbedaan antara penetapan wilayah dengan pemberian izin. Berdasarkan data geologi, wilayah perairan di sekitar TNUK memang memiliki potensi mineral yang memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, penetapan WUP hanyalah bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional dan bukan merupakan lampu hijau bagi perusahaan untuk mulai menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan bukan berarti pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Anggia dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa setiap perusahaan yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan harus melewati prosedur yang sangat ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Syaratnya meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga izin lingkungan yang sangat kompleks.

Pemerintah menjamin bahwa penetapan wilayah ini tidak akan mengubah status kawasan konservasi atau mengurangi fungsi perlindungan ekosistem di Taman Nasional Ujung Kulon. Kementerian ESDM berkomitmen penuh untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya mineral dengan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar