lahatsatu.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan transformasi besar dalam skema pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini berdampak langsung pada model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai dapur penyedia makanan bergizi. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pola kerja mitra penyedia makanan kini tidak lagi bisa mengandalkan keuntungan besar dalam waktu singkat.
Perubahan ini dipicu oleh terbitnya Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai besaran pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan bagi SPPG. Jika sebelumnya terdapat skema insentif yang mencapai Rp 6 juta per hari, kini aturan baru menetapkan pemberian insentif sebesar Rp 2.000 per porsi makanan yang disajikan. Pergeseran dari sistem harian ke sistem per porsi ini menjadi titik balik bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok gizi nasional tersebut.
Menanggapi kekhawatiran mengenai keberlangsungan bisnis para mitra, Sudaryono memberikan klarifikasi penting. Ia menekankan bahwa meskipun target keuntungan tidak bisa lagi sebesar sebelumnya, pemerintah menjamin bahwa para mitra tidak akan mengalami kerugian. Menurutnya, program MBG ini harus dipandang sebagai kegiatan utilitas atau layanan berkelanjutan, bukan sekadar proyek bisnis musiman yang mencari laba maksimal dalam sekali jalan.
"Menjadi mitra dalam program ini tidak mungkin merugi, namun memang tidak bisa lagi mengejar keuntungan yang sangat besar. Ini adalah program yang bersifat kontinu atau terus-menerus," ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa dengan skema Rp 2.000 per porsi, investasi yang telah dikeluarkan oleh mitra akan tetap mendapatkan pengembalian yang pasti. Karena program ini berjalan secara rutin setiap hari sekolah, maka aliran pendapatan bagi mitra akan bersifat stabil dalam jangka panjang. Sudaryono meyakinkan bahwa konsistensi layanan akan menjadi kunci utama bagi mitra untuk mendapatkan profit yang sehat.
Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan rincian penggunaan anggaran total sebesar Rp 15.000 per porsi yang dialokasikan untuk setiap penerima manfaat. Dari total anggaran tersebut, Rp 10.000 dialokasikan khusus untuk bahan baku makanan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan sisanya, yakni Rp 2.000, merupakan bagian insentif bagi SPPG.
Namun, perlu dicatat bahwa insentif ini tidak diberikan secara otomatis tanpa syarat. Sudaryono menegaskan bahwa insentif hanya akan cair kepada SPPG yang aktif beroperasi melayani penerima manfaat. Jika sebuah dapur mengalami penangguhan (suspend), atau berhenti beroperasi karena sekolah sedang libur nasional, maupun karena kondisi darurat seperti bencana alam, maka insentif tidak akan diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan hanya diberikan kepada unit pelayanan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi gizi anak bangsa.
