lahatsatu.com – Gonjang-ganjing di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanas setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara mengenai desakan pembatalan perombakan pejabat. Mutasi yang digulirkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kamis 10 September 2026 itu kini menjadi sorotan utama, terutama setelah munculnya ‘nama-nama ajaib’ yang memicu polemik.
Suahasil Nazara, saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 September 2026, mengonfirmasi bahwa permintaan pembatalan dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama sedang dalam proses pembahasan serius. "Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujarnya singkat, mengisyaratkan bahwa keputusan final masih menunggu. Ia memilih irit bicara dan meminta publik bersabar menanti hasil akhir.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sempat menyebut perombakan tersebut sebagai rotasi biasa. Namun, belakangan terungkap adanya kejanggalan. Bimo mengakui bahwa di balik ratusan nama yang dimutasi, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terselip individu-individu yang ia sebut sebagai ‘nama-nama ajaib’. Sosok-sosok ini disinyalir tidak mengikuti prosedur penilaian dan manajemen talenta yang berlaku.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management," ungkap Bimo pada Rabu 16 September 2026. Keberadaan nama-nama tak terduga inilah yang kemudian mendorong Bimo bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama untuk mendesak pembatalan atau penundaan kebijakan mutasi tersebut.
Menurut Bimo, masuknya individu tanpa melalui proses seleksi yang semestinya dapat memberikan sinyal negatif dan merusak moralitas para pegawai lain yang telah berjuang keras mengikuti setiap tahapan penilaian. Perombakan yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa kala itu mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu. Kini, nasib para pejabat yang dimutasi berada di tangan keputusan akhir Kemenkeu.
