lahatsatu.com – Rencana besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi akar rumput melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau yang akrab disapa Kopdes, mulai menemui titik terang terkait teknis pelayanannya. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah lembaga ekonomi baru ini akan beroperasi penuh selama 24 jam untuk memudahkan akses warga? Menanggapi spekulasi tersebut, pihak manajemen telah memberikan penjelasan resmi mengenai skema operasional yang akan diterapkan nantinya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan keterangan langsung terkait arah kebijakan operasional Kopdes. Ia menegaskan bahwa keberadaan Kopdes sangat krusial sebagai pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Oleh karena itu, prinsip utamanya adalah memastikan koperasi ini hadir setiap hari untuk melayani kepentingan warga.
"Nanti Kopdes akan buka setiap hari. Fungsinya adalah sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk melayani berbagai kepentingan mereka di wilayah tersebut," ujar Joao saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Meski berkomitmen untuk hadir setiap hari, Joao memberikan catatan penting bahwa Kopdes tidak akan menerapkan sistem operasional 24 jam nonstop. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pertimbangan sosiologis dan kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, pola kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan sangat berbeda dengan kawasan metropolitan atau pusat bisnis yang menuntut layanan tanpa henti.
Joao menekankan bahwa jam operasional harus bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan ritme kehidupan masyarakat setempat. Ia menilai, memaksakan layanan 24 jam di wilayah yang aktivitas ekonominya sudah meredup di malam hari justru akan menjadi tidak efisien. "Ya tidak dong, pernah ke desa tidak? Jam operasionalnya harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di desa tersebut," tambahnya dengan nada lugas.
Terkait teknis pengaturan waktu kerja, Joao menjelaskan bahwa pihak pusat tidak akan mematok jam kerja yang kaku secara seragam di seluruh Indonesia. Kendali penuh mengenai pengaturan jadwal, termasuk pembagian shift kerja bagi para pengurus, akan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola koperasi di masing-masing desa. Hal ini bertujuan agar manajemen koperasi tetap relevan dengan dinamika lokal.
"Nanti tinggal bagaimana pengurus koperasi desa itu mengatur shift-nya, karena kan mereka yang memiliki dan mengelola. Kami dari pusat hanya menyiapkan sistemnya saja agar berjalan dengan baik," jelas Joao.
Dengan adanya sistem yang berbasis kebutuhan lokal ini, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang efektif tanpa membebani manajemen dengan biaya operasional yang tidak perlu. Fokus utama tetap pada kemudahan akses bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan layanan ekonomi lainnya secara konsisten setiap harinya.
