lahatsatu.com – Klaim pemerintah mengenai keberhasilan program mandatori biodiesel dalam menghemat devisa negara kini tengah menjadi sorotan tajam. Di balik narasi besar mengenai pengurangan ketergantungan pada impor solar, muncul sebuah fakta mengejutkan yang menunjukkan adanya potensi kerugian finansial yang sangat masif bagi kas negara.
Aimatul Yumna, seorang akademisi sekaligus Peneliti Senior Transisi Bersih, memberikan perspektif kritis terhadap perhitungan manfaat ekonomi dari penggunaan bahan bakar nabati tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi, yakni berkurangnya angka impor solar, tanpa mempertimbangkan variabel biaya lain yang menyertainya.
Memang benar bahwa program biodiesel telah memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dalam hal pengurangan impor bahan bakar fosil. Dalam data yang dipaparkan, pada tahun 2024 saja, penghematan dari berkurangnya impor solar diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni Rp 153 triliun. Angka ini secara sekilas tampak sebagai kemenangan besar bagi ketahanan energi nasional.
Namun, Yumna mengingatkan adanya fenomena opportunity cost atau biaya peluang yang sering kali terlupakan dalam diskusi kebijakan publik. Ketika minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dialihkan secara besar-besaran untuk kebutuhan domestik berupa biodiesel, maka potensi pendapatan dari sektor ekspor pun ikut menguap.
Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan, potensi devisa yang hilang akibat tidak diekspornya CPO pada tahun 2024 mencapai angka Rp 197,8 triliun. Jika angka kehilangan potensi ekspor ini digabungkan dengan beban subsidi pemerintah yang mencapai Rp 28,8 triliun, maka gambaran ekonomi yang muncul justru berbanding terbalik dengan klaim awal.
"Jika kita hitung secara menyeluruh, dengan menggabungkan penghematan impor solar, hilangnya potensi ekspor, dan beban subsidi, negara sebenarnya mengalami kerugian bersih sebesar Rp 73,5 triliun pada tahun 2024," tegas Yumna dalam acara peluncuran kajian mengenai masa depan biofuel di Jakarta Pusat.
Lebih mengejutkan lagi, jika angka kerugian tersebut ditarik secara kumulatif dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, skalanya menjadi sangat mengkhawatirkan. Yumna mengungkapkan bahwa akumulasi kerugian bersih negara selama periode 2014 hingga 2024 diperkirakan menyentuh angka Rp 409,6 triliun.
Temuan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan biodiesel. Yumna menekankan bahwa narasi penghematan devisa tidak boleh digunakan secara sepihak tanpa menyertakan perhitungan komprehensif mengenai biaya subsidi dan hilangnya pendapatan negara dari sektor ekspor komoditas unggulan. Transisi energi yang berkeadilan seharusnya tidak hanya mengejar kemandirian energi, tetapi juga harus menjaga kesehatan fiskal negara agar tidak terbebani oleh kerugian yang tersembunyi di balik angka-angka statistik.
