lahatsatu.com – Sebuah kerja sama internasional baru saja terjalin untuk menjaga salah satu situs sejarah paling krusial di perairan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi memberikan hibah dana sebesar US$ 227.000 atau setara dengan Rp 4 miliar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Dana fantastis ini dialokasikan khusus untuk misi pelestarian bangkai kapal perang legendaris, USS Houston, yang kini bersemayam di dasar Teluk Banten.
USS Houston bukan sekadar besi tua yang tenggelam. Kapal penjelajah berat milik Angkatan Laut Amerika Serikat ini merupakan saksi bisu peristiwa heroik sekaligus tragis dalam Pertempuran Selat Sunda pada akhir Februari hingga awal Maret 1942. Bersama kapal Australia, HMAS Perth, USS Houston tenggelam dalam pertempuran sengit melawan kekuatan Jepang. Kini, keberadaan bangkai kapal tersebut telah menjadi situs warisan budaya bawah air yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi Amerika Serikat, Australia, maupun Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa upaya perlindungan situs ini adalah bentuk tanggung jawab besar Indonesia dalam menjaga kekayaan sejarah maritim di wilayah perairan nasional. Menurutnya, menjaga warisan budaya bawah air tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan sinergi lintas negara, dukungan riset ilmiah yang mendalam, serta keterlibatan langsung dari masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.
Program pelestarian ini direncanakan akan berjalan selama dua tahun penuh, dimulai pada akhir tahun 2026 hingga pertengahan 2028. Fokus utamanya adalah memitigasi berbagai ancaman yang selama ini mengintai situs tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KKP pada tahun 2015 dan 2018, bangkai kapal ini menghadapi risiko nyata akibat aktivitas manusia. Mulai dari jaring nelayan yang tersangkut dan merusak struktur kapal, tumpukan sampah laut, hingga potensi pencurian material logam dari bangkai kapal tersebut.
Untuk menghadapi tantangan ini, KKP tidak hanya mengandalkan pengawasan dari pemerintah pusat. Strategi utama yang akan diambil adalah pemberdayaan masyarakat lokal. KKP berencana membentuk dan melatih tiga kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang akan ditempatkan di titik-titik strategis, yakni Pulau Panjang, Karangantu, dan Bojonegara.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa program ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknis, penyusunan sistem pelaporan yang efektif, hingga pemantauan rutin di lokasi situs. Selain itu, edukasi publik juga akan digencarkan melalui pameran dan kampanye digital agar generasi muda memahami pentingnya menjaga situs sejarah ini.
Melalui pengawasan berbasis masyarakat ini, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang berlapis. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi garda terdepan dalam melengkapi penegakan hukum oleh instansi terkait, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan maritim dunia yang ada di tanah air.
