lahatsatu.com – Harapan akan hadirnya bandara internasional baru di wilayah Bali Utara kembali mengemuka. Sejumlah tokoh masyarakat Pulau Dewata mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan janji pembangunan infrastruktur vital tersebut yang telah dinantikan selama bertahun-tahun.
Delegasi yang terdiri dari para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), tokoh masyarakat dari Kubutambahan Kabupaten Buleleng, serta perwakilan Raja dan Sultan se-Nusantara, bertandang langsung ke Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan aspirasi pembangunan Bandara Bali Utara kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) siang kemarin.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima langsung para tokoh tersebut. Ia berjanji akan segera meneruskan tuntutan ini kepada Presiden Prabowo. Dudung menekankan bahwa proses penentuan lokasi dan kebijakan pendukung lainnya akan dikaji secara cepat tepat dan transparan demi kemakmuran masyarakat Bali. Pernyataan Dudung ini disampaikan dalam keterangan resminya Jumat 17 Juli 2026.
Menurut P3SB komitmen pembangunan bandara ini pertama kali disampaikan Prabowo pada 13 Februari 2024 sebelum menjabat sebagai presiden. Janji serupa kembali ditegaskan pada 3 November 2024 setelah ia resmi memimpin negara. Tekad tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang secara eksplisit menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan beserta jalan tol penghubung Bali Selatan-Bali Utara. Dengan demikian proyek ini telah menjadi kebijakan resmi negara yang harus segera diwujudkan mengingat penantian masyarakat Bali yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia menjelaskan bahwa kehadiran mereka di KSP adalah untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Pulau Dewata. Saat ini pusat perekonomian Bali masih terpusat di wilayah selatan. Akibatnya generasi muda di utara terpaksa bermigrasi ke selatan yang semakin padat demi mencari penghidupan.
Senada dengan itu Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Mapparessa menambahkan bahwa keterlibatan para raja dan sultan se-Nusantara merupakan bentuk dukungan nyata dari lembaga adat. Kehadiran mereka bertujuan membantu pemerintah menjaga keseimbangan antara kemajuan infrastruktur fisik dan kelestarian budaya lokal. Dalam audiensi tersebut para tokoh adat dan masyarakat juga memaparkan konsep pembangunan bandara yang diusulkan. Bandara diusulkan dibangun di lepas pantai wilayah Kubutambahan guna menghindari penggusuran pemukiman warga serta menjaga kesucian situs-situs adat dan pura di daratan Bali. Proyek strategis ini juga dipastikan tidak akan membebani anggaran negara karena seluruh pendanaan dan investasi akan berasal dari sektor swasta.
