lahatsatu.com – Sektor manufaktur Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, memberikan peringatan keras sekaligus ambisi besar agar sektor ini tidak mengalami penurunan performa sebelum benar-benar mencapai masa kejayaannya. Pemerintah menargetkan industri manufaktur kembali memegang kendali sebagai motor utama yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam upaya mengejar target tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun strategi untuk mendongkrak kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, kontribusi industri manufaktur berada di angka sekitar 19 persen, namun pemerintah mematok target yang jauh lebih agresif, yakni mencapai kisaran 21 hingga 25 persen.
Sarmuji menegaskan bahwa pertumbuhan sektor industri tidak boleh sekadar mengikuti angka pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan harus mampu melampauinya. Menurutnya, logika dasarnya adalah industri merupakan mesin penggerak yang menciptakan nilai tambah, memperkuat struktur ekonomi, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
"Kita ingin industri kita bangkit kembali. Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya," ujar Sarmuji dalam keterangan resminya.
Ia memberikan catatan penting mengenai fenomena di negara-negara maju. Memang benar bahwa di negara yang sudah mapan, kontribusi sektor industri seringkali terlihat menurun seiring dengan dominasi sektor jasa. Namun, Sarmuji menekankan bahwa penurunan tersebut terjadi karena industri mereka sudah mencapai tahap matang (mature), bukan karena fondasi industrinya yang lemah. Ia tidak ingin Indonesia mengalami penurunan kontribusi industri akibat ketidaksiapan atau melemahnya daya saing sebelum mencapai tahap kematangan tersebut.
Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah menyadari bahwa peran pelaku usaha saja tidak cukup. Meskipun para pelaku industri memiliki kemampuan untuk berinovasi, memproduksi barang, dan berekspansi ke pasar global, keberhasilan mereka sangat bergantung pada ekosistem yang ada.
Sarmuji menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. "Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," tegasnya.
Salah satu langkah nyata yang tengah digalakkan adalah penyelarasan regulasi dan percepatan pelayanan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan kualitas produk melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi prioritas untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional.
Meski demikian, Kemenperin tetap berhati-hati dalam menerapkan aturan standardisasi. Sarmuji mengingatkan agar penerapan SNI dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai karakteristik tiap subsektor. Hal ini bertujuan agar aturan kualitas tersebut tidak justru menjadi beban birokrasi atau hambatan teknis yang mencekik pertumbuhan industri dalam negeri.
