lahatsatu.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyerukan agar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF Tahun 2027 benar-benar fokus pada penguatan ekonomi domestik terutama bagi kelompok kelas menengah. Menurutnya segmen masyarakat ini merupakan motor penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional yang vital. Misbakhun menyoroti bahwa gelombang tantangan ekonomi kini tak hanya menyentuh lapisan bawah namun juga mulai dirasakan oleh kelas menengah.
"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Beban pengeluaran kian membengkak cicilan tak berhenti biaya pendidikan melambung sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya" ungkap Misbakhun dalam keterangan tertulisnya Jumat 12 Juni 2026.
Oleh karena itu Misbakhun menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2027 harus lebih dari sekadar deretan angka statistik. Pertumbuhan tersebut wajib mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas mengukuhkan sektor usaha serta menjaga daya beli masyarakat agar tetap perkasa.
Kelas Menengah Penopang Utama Ekonomi Nasional
Misbakhun menjelaskan peran krusial kelas menengah dalam menopang denyut nadi ekonomi bangsa. Ia berpendapat ketika kelompok ini memiliki optimisme untuk berbelanja berinvestasi atau bahkan memulai usaha baru roda perekonomian akan berputar lebih kuat. Sebaliknya jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi efek dominonya akan langsung terasa pada geliat dunia usaha dan ketersediaan lapangan kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan sekadar upaya melindungi satu segmen masyarakat. Ini juga soal memastikan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berderu" tegasnya.
Penerimaan Negara Harus Berkeadilan
Dalam diskusi KEM-PPKF 2027 pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 1201% hingga 1240% terhadap PDB. Misbakhun menilai target ini harus dicapai melalui ekstensifikasi basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih berbobot bukan dengan menambah beban pada kelompok masyarakat yang selama ini telah taat menunaikan kewajiban pajaknya.
"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan memacu akselerasi pertumbuhan" pungkasnya.
