lahatsatu.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kualitas nutrisi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu rencana strategis yang tengah digodok adalah mewajibkan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyajikan menu ikan setidaknya dua kali dalam seminggu.
Langkah ini diambil sebagai upaya serius dalam melakukan intervensi gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN, Trenggono, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung integrasi menu ikan ke dalam program nasional tersebut. Menurutnya, ikan merupakan salah satu sumber protein esensial yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan kecerdasan anak.

Rencana ini bukan tanpa dasar. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan). Trenggono menjelaskan bahwa BGN akan segera menyusun aturan teknis agar implementasi di lapangan berjalan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan.
"Kami menyambut positif rencana ini. Ikan adalah salah satu protein krusial untuk intervensi gizi. Pelaksanaannya nanti akan kami atur secara mendetail," ujar Trenggono saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (22/11/2026).
Meski mewajibkan menu ikan, Trenggono memastikan bahwa komposisi gizi dalam program MBG tidak akan monoton. Pihaknya akan memastikan adanya keseimbangan antara berbagai jenis protein lainnya. Dapur MBG nantinya akan mengombinasikan ikan dengan sumber protein lain seperti telur dan daging ayam agar kebutuhan nutrisi anak-anak terpenuhi secara menyeluruh dan bervariasi.
Ide mengenai frekuensi makan ikan ini sebelumnya diusulkan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP), Didit Herdiawan Ashaf. Ia menyebut bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan berperan penting dalam menyinkronkan rencana ini agar selaras dengan program pangan nasional lainnya.
Namun, implementasi menu ikan dua kali seminggu ini tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh pelosok negeri. Didit mengakui adanya tantangan besar dalam hal tata kelola pasokan dan integrasi sosial di tiap daerah. Mengingat karakteristik geografis Indonesia yang luas, ketersediaan ikan di satu daerah tentu berbeda dengan daerah lainnya.
"Ini harus dilakukan secara bertahap. Kita tidak bisa langsung memaksakan semua berjalan serentak saat ini juga. Ada aspek integrasi sosial di daerah yang perlu kita perhatikan baik-baik," jelas Didit.
Untuk mengatasi kendala pasokan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan skema khusus melalui program budidaya tematik dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Melalui skema ini, hasil tangkapan nelayan lokal dan pembudidaya ikan di tiap daerah akan diserap langsung oleh dapur MBG melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan lokal secara berkelanjutan.




