lahatsatu.com – Kabar membanggakan datang dari dunia dirgantara tanah air. Indonesia secara resmi telah terpilih kembali menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) Bagian III untuk periode 2026-2028. Pencapaian prestisius ini diraih dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 yang digelar di Montreal, Kanada, pada 20 November 2026 lalu.
Keberhasilan ini menandai kembalinya Indonesia ke kursi dewan ICAO setelah penantian panjang selama 25 tahun. Momentum ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan sebuah langkah strategis yang akan mengubah peta pengaruh Indonesia dalam regulasi penerbangan sipil di tingkat global.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa posisi ini akan memperkuat peran serta kontribusi nyata Indonesia dalam kancah penerbangan internasional. Fokus utama Indonesia ke depan adalah memperkuat standar keselamatan, keamanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga mempererat kerja sama teknis antarnegara.
"Sebagai bagian dari Dewan ICAO, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dan konstruktif. Kami akan mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kerja sama teknis yang bermanfaat bagi seluruh negara anggota, terutama bagi negara-negara berkembang. Prinsip No Country Left Behind akan selalu menjadi komitmen kami dalam memajukan penerbangan global," ujar Lukman dalam keterangan resminya.
Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia layak menduduki posisi ini adalah performa pengawasan penerbangan yang semakin mumpuni. Berdasarkan data audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), Indonesia berhasil mencatatkan nilai Effective Implementation (EI) sebesar 78,85%. Angka ini jauh melampaui rata-rata global yang berada di angka 70,6% serta rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 69,6%.
Tak hanya soal keselamatan, aspek keamanan juga menunjukkan tren positif. Hasil audit Universal Security Audit Programme (USAP) Indonesia mencapai 88,53%, angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan standar acuan global sebesar 75%. Capaian ini menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem pengawasan melalui implementasi State Safety Programme (SSP) dan Safety Management System (SMS).
Lantas, apa keuntungan konkret bagi Indonesia dengan duduk di kursi dewan ini? Lukman menjelaskan bahwa selama ini Indonesia seringkali harus "menitipkan" aspirasi atau ide kepada negara lain agar bisa tersampaikan dalam forum ICAO. Namun, dengan status sebagai anggota dewan, Indonesia kini memiliki suara langsung.
"Dulu kita harus meminta bantuan negara lain untuk menyampaikan inisiatif kita. Sekarang, kita bisa menyampaikannya sendiri secara langsung tanpa perlu perantara. Hal ini penting karena belum tentu ide yang disampaikan negara lain sejalan dengan kebutuhan nasional kita," tegas Lukman.
Selain memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga siap berbagi pengalaman dengan dunia. Beberapa isu strategis yang akan dibawa Indonesia antara lain pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF), peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan teknologi drone yang kian berkembang pesat. Dengan posisi ini, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang menentukan arah masa depan penerbangan dunia.




