Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam pengelolaan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya memastikan bahwa efisiensi anggaran akan dirancang sedemikian rupa agar tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional. "Pada dasarnya, kita akan memotong anggaran. Saya akan batasi pengajuan anggaran baru. Para menteri terus mengajukan, itu akan kita batasi dan potong. Yang lain akan kita sesuaikan, tetapi tidak akan sampai mempengaruhi ekonomi," tegas Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Saat ini, Kemenkeu sedang menghitung persentase pemotongan anggaran yang akan diterapkan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L. Purbaya mengungkapkan bahwa awalnya ia mengusulkan agar setiap K/L melakukan pemotongan anggaran secara mandiri sebesar 10%. Namun, ide tersebut urung dilakukan.
"Kita lagi hitung untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan efisiensi 10%. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan memotong, malah menambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Tapi persentasenya lagi kita diskusikan," jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan belanja-belanja yang krusial tetap berjalan tepat waktu. "Kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik, itu saya monitor harian di tempat kita (Kemenkeu)," imbuhnya.
Efisiensi anggaran akan menyasar program-program yang dinilai kurang signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.
"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," pungkas Purbaya.
