Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk melanjutkan program efisiensi anggaran pada tahun 2026. Fokus utama adalah pengendalian biaya belanja birokrasi di internal instansi.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9/2025). "Pada rencana kerja anggaran 2026, kami akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan memperluas strategi efisiensi anggaran, termasuk melalui kolaborasi kegiatan, standardisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, serta perluasan kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia," jelas Suahasil.
Kemenkeu akan terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Inisiatif ini telah membuahkan hasil, dengan perkiraan penghematan anggaran yang tidak diperlukan sebesar Rp 3,53 triliun selama periode 2020-2025.
"Kebijakan pengelolaan sumber daya Kemenkeu secara efisien terus kami lakukan. Sejak tahun 2020, kami telah berhasil mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dengan estimasi total efisiensi mencapai Rp 3,53 triliun," tambahnya.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Kemenkeu juga mencatat penurunan jumlah pegawai dari 82.468 pada tahun 2019 menjadi 77.412 saat ini. Proses rekrutmen pegawai baru akan dilakukan secara selektif, dengan fokus pada peningkatan kompetensi pegawai.
"Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan memiliki 82.468 pegawai, sekarang 77.412. Kebijakan SDM kami mencakup pemenuhan pegawai baru secara selektif, memperhatikan komposisi, meningkatkan kompetensi, budaya pegawai, kesejahteraan, manajemen, serta pembangunan digital workplace agar pegawai lebih kompeten dan bekerja secara digital," pungkasnya.
