Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa penyerahan LKPP ini merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. "LKPP 2025 ini adalah pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
APBN 2025 dinilai berhasil menjadi penyeimbang di tengah gejolak ekonomi global, dengan defisit terkendali pada angka 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.434,7 triliun, yang dialokasikan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan sektor usaha.
Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas penyerahan LKPP 2025 yang tepat waktu. Ia menilai hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. "Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Isma Yatun.
BPK akan menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat dengan pemanfaatan analisis data besar (big data analytics) untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Isma Yatun juga menyoroti tantangan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan seiring dengan meningkatnya jumlah entitas pelaporan pemerintah, yaitu 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan satu LKBUN.
Pemerintah dan BPK menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
