lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penyaluran kredit program yang masif. Hingga akhir Oktober 2026, total penyaluran kredit program pemerintah tercatat telah menyentuh angka fantastis sebesar Rp 294,6 triliun. Dana tersebut telah berhasil disalurkan kepada sedikitnya 4,24 juta debitur di seluruh penjuru tanah air.
Pencapaian ini merupakan lompatan besar jika dibandingkan dengan total penyaluran sepanjang tahun 2025 yang berada di angka Rp 275,8 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan subsidi bunga biasa. Menurutnya, kredit program adalah instrumen strategis yang dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mendongkrak produktivitas nasional secara keseluruhan.
"Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari angka nominalnya, tetapi dari seberapa banyak usaha yang tumbuh, seberapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan bagaimana kesejahteraan keluarga masyarakat dapat meningkat," ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ini adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil kini semakin terbuka lebar. Data menunjukkan bahwa porsi KUR terhadap total kredit UMKM telah melonjak tajam menjadi 30,6%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berada di level 14,7%.
Sepanjang tahun 2026 saja, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp 265,9 triliun. Jumlah ini setara dengan 90,1% dari target yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini. Transformasi program ini pun terlihat jelas sejak tahun 2015, di mana skema penjaminan berubah menjadi subsidi bunga. Dampaknya, suku bunga KUR yang semula berada di angka 12% berhasil ditekan hingga menjadi 6%.
Saat ini, pemerintah mengoperasikan lima skema kredit yang selaras dengan agenda Asta Cita. Skema tersebut meliputi KUR, Kredit Usaha Alsintan untuk mendukung swasembada pangan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mendukung program 3 juta rumah, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang fokus pada pemberdayaan perempuan.
Menariknya, kualitas penyaluran kredit ini tetap terjaga dengan sangat baik. Sebanyak 68% dari total pembiayaan dialokasikan langsung ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni hanya sebesar 2,14%.
Ke depan, pemerintah berencana memperkuat digitalisasi dan integrasi data agar penyaluran kredit semakin tepat sasaran. Salah satu target ambisius adalah penyaluran Kredit Program Perumahan yang diproyeksikan mencapai Rp 50 triliun. Selain itu, melalui KPPS, pemerintah menawarkan kemudahan berupa pembiayaan hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8% tanpa agunan tambahan, lengkap dengan pendampingan bagi penerimanya.
