lahatsatu.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto melontarkan gagasan revolusioner untuk memberantas korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus ini ditujukan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang melibatkan direksi BUMN dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa inisiatif Prabowo ini adalah cerminan dari tekad kuat pemerintah untuk membenahi tata kelola perusahaan milik negara secara menyeluruh. Menurut Prasetyo seperti dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden, semangat utama adalah menciptakan BUMN yang bersih dan akuntabel.
Prasetyo menambahkan bahwa upaya pembenahan ini tidak hanya melihat ke depan namun juga menyoroti potensi praktik korporasi di masa lalu yang dinilai tidak sesuai atau merugikan. Ini merupakan bagian krusial dari strategi pemerintah untuk memperbaiki fondasi tata kelola BUMN agar lebih transparan dan profesional.
Lebih lanjut Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa reformasi BUMN yang sedang berjalan kini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia menyoroti kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah manajemen Danantara yang berhasil mencatatkan peningkatan keuntungan yang luar biasa mencapai 300 hingga 400 persen. Angka ini menjadi bukti nyata efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan.
Terkait penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di BUMN Prasetyo menegaskan bahwa proses tersebut sebenarnya telah berjalan secara kontinu. Ia memastikan bahwa pembenahan BUMN akan selalu melibatkan berbagai institusi terkait
