lahatsatu.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mencapai titik didih menyusul pernyataan keras dari Teheran. Iran secara tegas menyatakan tidak akan membuka kembali akses navigasi di Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi tujuh syarat utama yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia tersebut masih berada dalam ancaman ketidakpastian akibat kebuntuan diplomasi antara kedua negara.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa posisi Republik Islam Iran sudah sangat jelas dan tidak dapat ditawar. Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Reuters, Iran hanya akan memulihkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz jika seluruh persyaratan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Islamabad telah dipenuhi sepenuhnya. Iran menjanjikan bahwa jika ketujuh syarat tersebut terpenuhi, mereka akan mengembalikan kondisi jalur air tersebut ke keadaan normal dalam waktu tujuh hari saja.
Dalam pernyataannya, Qalibaf juga memberikan peringatan keras kepada Washington agar tidak mencoba mendikte proses negosiasi dengan tuntutan sepihak. Ia meminta pihak Amerika Serikat untuk tidak membatasi waktu dalam proses diplomasi yang sedang berlangsung. Bagi Teheran, proses ini memerlukan komitmen nyata, bukan sekadar tekanan waktu yang dipaksakan oleh satu pihak saja.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan posisi resmi mereka melalui mediator kepada pihak Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa masih terdapat sejumlah poin krusial tambahan yang harus disampaikan kepada Washington untuk mencapai titik temu.
Baghaei menjelaskan bahwa meskipun usulan dari Amerika Serikat secara garis besar sudah sejalan dengan posisi mereka sebelumnya, terutama terkait isu nuklir, fokus utama Iran saat ini adalah stabilitas di Selat Hormuz. Menurutnya, pemulihan keamanan di jalur air internasional tersebut sangat bergantung pada langkah-langkah konkret dan nyata yang diambil oleh Amerika Serikat.
Menariknya, Iran membantah keras spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka bersedia memberikan akses inspeksi fasilitas nuklir kepada badan pengawas nuklir PBB sebagai alat tukar untuk pencabutan sanksi ekonomi. Iran menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka belum melakukan pembahasan langsung mengenai isu nuklir dengan Washington.
Sebenarnya, kedua negara tidak memiliki perbedaan pandangan yang fundamental mengenai isi rencana perdamaian yang disusun pada Juni lalu. Konflik utama yang terjadi saat ini hanyalah mengenai urutan langkah atau sekuensialitas tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Iran menuntut agar syarat-syarat keamanan dan ekonomi dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka memberikan jaminan penuh atas kelancaran jalur maritim tersebut. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, stabilitas ekonomi global yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz dipastikan akan terus terancam.
