lahatsatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan keyakinan penuh bahwa program insentif untuk pembelian motor listrik akan tetap menarik perhatian publik. Optimisme ini muncul di tengah rencana pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, untuk memangkas nilai subsidi menjadi Rp 3 juta, sebuah penurunan signifikan dari angka awal Rp 7 juta yang berlaku pada tahun 2023.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa pengurangan bantuan ini tidak akan menyurutkan minat masyarakat. Ia merujuk pada pengalaman sebelumnya, di mana tingkat penyerapan insentif motor listrik meningkat drastis setelah persyaratan penerima dipermudah. Dari yang semula hanya menyasar keluarga sejahtera atau pelaku UMKM, kini cukup dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Warga Negara Indonesia. Febri percaya, skema serupa akan kembali memicu lonjakan pembelian.
Selain faktor kemudahan akses, Febri juga menyoroti ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai pendorong utama pergeseran preferensi konsumen. Dengan tarif listrik yang relatif stabil saat ini, kendaraan listrik menawarkan solusi transportasi yang lebih hemat dan berkelanjutan. Potensi lonjakan harga BBM diyakini akan mempercepat migrasi dari kendaraan konvensional menuju motor listrik.
Kemenperin menyatakan akan mengikuti setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait besaran subsidi. Febri menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas antara pasokan dan permintaan di seluruh ekosistem industri sepeda motor, tidak terkecuali pada segmen motor listrik. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap investasi yang telah tertanam dalam subsektor industri roda dua di Tanah Air.
