Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), tegas melarang penutupan akses jalan publik di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Ara menyatakan hal ini setelah adanya laporan penutupan akses jalan yang dikeluhkan warga.
"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK ini. Tidak boleh ada rumah eksklusif yang menghalangi akses jalan umum. Jalan di PIK harus terbuka untuk masyarakat," tegas Ara di Istana Merdeka, Selasa (18/2).
Ara berencana meninjau lokasi bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan publik di PIK telah tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Nanti penetapan lokasi akan kami minta ditetapkan dan segera dibangun jalannya. Supaya masalah ini bisa diselesaikan tuntas," tambahnya.
Pernyataan tegas Menteri Ara ini menyusul aksi demonstrasi warga Kapuk Muara pada Jumat (14/2). Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47 yang menghubungkan Kapuk Muara ke PIK. Aksi tersebut, menurut Koordinator Lapangan Forum Warga Kapuk Muara, Sufyan Hadi, diwarnai kekerasan. Warga yang berunjuk rasa bahkan dilempari dan mengalami luka-luka akibat tindakan pengamanan yang dilakukan pihak perusahaan. "Delapan orang warga mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh," ungkap Sufyan. Insiden ini semakin memperkuat desakan agar akses jalan di PIK dibuka untuk umum.
