Jakarta, Lahatsatu.com – Gelombang aksi massa yang terjadi di Jakarta dalam dua hari terakhir, sejak Kamis (28/8/2025) hingga Jumat (29/8), telah memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan kecemasan para pelaku usaha terhadap potensi gangguan ekonomi akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.
Diana Dewi menyatakan, bayang-bayang kelam kerusuhan Mei 1998 kembali menghantui, sebuah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam bagi dunia usaha Indonesia. "Pengusaha merasa was-was untuk membuka kantor atau usaha mereka. Trauma peristiwa Mei 1998 yang menghancurkan perekonomian bangsa masih sangat terasa. Ketakutan ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha, tetapi juga oleh masyarakat luas," ujarnya.
Kerusuhan Mei 1998, yang diwarnai penjarahan, pembakaran, dan kekerasan, telah melumpuhkan banyak toko dan pusat perdagangan. Peristiwa tersebut memperparah krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia dan meninggalkan trauma mendalam bagi dunia usaha.
Diana menambahkan, aksi demonstrasi yang terus berlanjut akan mengganggu stabilitas ekonomi. "Aksi demonstrasi yang terjadi sejak kemarin hingga siang ini, di mana beberapa tempat terjadi tindakan anarkis, tentu saja mengganggu aktivitas bisnis," katanya.
Ia menekankan bahwa demonstrasi yang dilakukan secara damai dan aman tidak akan berdampak signifikan terhadap dunia bisnis. Demonstrasi merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan yang konstruktif. "Namun, jika demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, bahkan berujung pada kerusuhan, maka esensi dari demonstrasi itu sendiri telah hilang," tegasnya.
Diana berharap agar demonstrasi di masa mendatang dapat dilakukan dengan damai. Jika aksi massa rusuh terus berlanjut, dampak ekonominya dapat meluas ke skala nasional. "Jika kegiatan usaha terhenti dalam waktu yang lama, tentu akan berdampak besar pada perekonomian nasional. Saya melihat banyak tempat usaha atau mal memilih untuk tutup karena takut akan aksi anarkis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pengusaha untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi karyawan mereka," pungkasnya.
