Jakarta, Lahatsatu.com – Rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk berinvestasi saham minoritas di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pasca-merger dengan Grab, perusahaan ride-hailing asal Malaysia, menuai kritik. Investasi ini awalnya disebut-sebut sebagai upaya pemerintah menekan potensi monopoli, namun justru dianggap dapat merusak iklim persaingan usaha.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa keterlibatan Danantara dalam GOTO-Grab berpotensi membuka ruang intervensi pemerintah dalam persaingan usaha. "Merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan, apalagi Danantara masuk sebagai ‘operator’. Keputusan lembaga negara dalam persaingan usaha akan rentan intervensi," ujarnya.
Huda mempertanyakan motif Danantara berinvestasi di GOTO setelah merger dengan Grab. Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih peran Danantara sebagai investor dan regulator, yang dapat mengikis persaingan usaha.
Senada dengan Huda, Izzudin Al-Farras, Head of Center of Digital Economy and SMEs at Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berpendapat bahwa investasi Danantara tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian. Ia justru melihat potensi penurunan minat investasi akibat intervensi pemerintah.
Izzudin juga menyoroti potensi kerugian yang akan dialami konsumen, pengemudi ojek online (ojol), dan pekerja akibat merger GOTO-Grab. Konsumen akan memiliki daya tawar yang lebih lemah terhadap harga, pengemudi ojol terancam penurunan pendapatan akibat kenaikan komisi, dan merger berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kabar merger GOTO-Grab semakin menguat setelah Bloomberg melaporkan bahwa Danantara sedang menjajaki peluang investasi di entitas gabungan. Reuters sebelumnya menyebut Grab menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO mencapai US$ 7 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, Lahatsatu.com belum menerima respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara itu, Grab Indonesia menolak memberikan komentar terkait kabar tersebut.
