Jakarta – Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di berbagai daerah dilaporkan mengalami kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini diduga kuat disebabkan oleh belum disetujuinya pengajuan impor BBM yang diajukan oleh Shell kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pengajuan kuota impor BBM dari Shell masih dalam tahap evaluasi. "Untuk Shell, pengajuan mereka masih dievaluasi. Kami melakukan evaluasi saat mereka melakukan pemesanan. Ada beberapa yang tidak memesan, sehingga kami perlu melakukan evaluasi," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penambahan kuota impor BBM, Laode memberikan isyarat bahwa volumenya akan serupa dengan tahun 2025. Sebagai informasi, kuota impor BBM untuk swasta pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2024. "Kuota akan mirip dengan tahun 2025," ujarnya singkat.
Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa izin impor BBM tahun ini akan diberlakukan setiap enam bulan. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu bagi pemerintah dalam memantau dinamika konsumsi BBM nasional, sekaligus memberikan kepastian waktu bagi badan usaha untuk mengajukan perpanjangan izin. "Kenapa enam bulan? Agar kita punya waktu untuk melihat dinamika konsumsi. Selain itu, badan usaha juga punya waktu untuk mengusulkan perpanjangan. Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana pengajuan dilakukan berulang kali dalam waktu singkat. Sekarang, kami berikan timeline yang jelas," jelasnya.
Pantauan Lahatsatu.com pada tanggal 5 Februari 2026 menunjukkan bahwa stok BBM jenis Shell Super hanya tersedia di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, BBM jenis Shell V-Power tidak tersedia di seluruh SPBU jaringan Shell. Kondisi serupa juga terjadi pada BBM jenis Shell V-Power Nitro+.
