lahatsatu.com – Pemerintah pusat mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak mengambil langkah drastis memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun menghadapi kendala serius dalam pembayaran gaji. Terungkap, ratusan Pemda di berbagai wilayah sedang berjuang keras untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap para pegawainya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengakui adanya sejumlah pemerintah daerah yang kesulitan membayar honorarium ASN. Namun, ia menegaskan bahwa pemecatan pegawai bukanlah opsi pertama. Prioritas utama adalah melakukan penyisiran menyeluruh terhadap kapasitas fiskal daerah. Jika ditemukan anggaran yang tidak efektif atau belum terpakai, dana tersebut wajib dialihkan terlebih dahulu untuk menutupi kebutuhan gaji ASN. "Kami meminta kepala daerah tidak terlalu mudah melakukan langkah drastis seperti pemecatan. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya
