Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi terbaru terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang menunjukkan adanya revisi target pertumbuhan ekonomi dan potensi pelebaran defisit. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi APBN 2025 menghadapi dinamika yang signifikan akibat berbagai faktor. Salah satu poin utama adalah proyeksi penerimaan pajak yang tidak mencapai target awal sebesar Rp 2.189,3 triliun. Pemerintah kini memperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai 94,9% dari target, atau sekitar Rp 2.076,9 triliun.
"Kami memperkirakan teman-teman DJP (Direktorat Jenderal Pajak) masih akan menjaga pertumbuhan 7,5%, sehingga pada akhir 2025 diperkirakan kami akan mengumpulkan Rp 2.076,9 triliun," ujar Sri Mulyani.
Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan proyeksi penerimaan pajak antara lain tingginya restitusi, pelemahan ekonomi nasional, dan pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pembatalan kenaikan PPN ini saja berpotensi mengurangi penerimaan negara sebesar Rp 71 triliun. Selain itu, penurunan harga minyak dan gas bumi, serta pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga turut mempengaruhi.
"Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Direvisi Turun
Selain penerimaan pajak, Sri Mulyani juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025. Pemerintah kini memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 4,7-5%, lebih rendah dari asumsi sebelumnya sebesar 5,2%.
"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5% untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5%," kata Sri Mulyani.
Meskipun demikian, pemerintah berupaya untuk mengambil langkah-langkah mitigasi agar pertumbuhan ekonomi dapat mendekati atau tetap berada di level 5%.
Dalam asumsi makro terbaru, pemerintah memperkirakan inflasi akan terjaga di semester II, namun dengan sedikit kenaikan di kisaran 2,2%-2,6%. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada level Rp 16.300-Rp 16.800 per dolar AS, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.
Terkait harga minyak, pemerintah mengakui adanya tantangan akibat dinamika geopolitik. Proyeksi harga minyak mentah diperkirakan berada dalam rentang US$ 66-94 per barel. Untuk lifting minyak, pemerintah menargetkan 593-597 ribu barel per hari (rbph), dan lifting gas sebesar 976-980 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph).
