Bandung – Gejolak internal menerpa perusahaan teknologi perikanan, eFishery. Serikat pekerja, SPMTN, melaporkan penghentian operasional lapangan perusahaan yang berdampak luas pada para pembudidaya ikan dan petambak. Hal ini terjadi di tengah penyelidikan dugaan kecurangan (fraud) yang tengah berjalan.
"Operasional di lapangan telah berhenti, mengakibatkan kesulitan besar bagi pembudidaya dalam mendapatkan pakan, gangguan arus kas, hingga kesulitan akses pasar yang biasanya difasilitasi eFishery," ungkap keterangan pers SPMTN yang diterima Lahatsatu, Kamis (23/1). Mereka mendesak manajemen untuk segera mengembalikan operasional lapangan guna meminimalisir dampak negatif yang meluas.
Sebagai bentuk protes, SPMTN menggelar aksi di kantor pusat eFishery di Bandung pada siang hari ini. Aksi yang berlangsung tertib tersebut berakhir sesuai rencana. Selain itu, kekurangan komunikasi internal juga menjadi sorotan. SPMTN terpaksa menggelar "Townhall Darurat" untuk menampung keresahan karyawan, mengingat ketidakhadiran komunikasi resmi dari manajemen pasca pemberhentian sementara CEO dan CPO.
Dugaan fraud di eFishery pertama kali mencuat pada 15 Desember 2024 lewat laporan DealStreetAsia. Insiden ini berujung pada pembebasan sementara tugas Gibran Huzaifah sebagai CEO dan Chrisna Aditya sebagai CPO. Adhy Wibisono dan Albertus Sasmitra masing-masing ditunjuk sebagai CEO dan CFO interim.
Namun, investigasi awal yang bocor ke publik menunjukkan indikasi penggelembungan dana perusahaan hingga US$ 600 juta (sekitar Rp 9,8 triliun) selama periode Januari-September 2024. Sumber dari Bloomberg dan Straits Times menyebutkan investigasi ini dipicu oleh laporan dari seorang whistleblower yang mempertanyakan akurasi laporan keuangan.
Laporan investigasi sementara, yang beredar di kalangan investor dan ditinjau Bloomberg News, mengungkapkan dugaan penggelembungan pendapatan hingga hampir US$ 600 juta dalam sembilan bulan tersebut. Jika benar, angka ini mewakili lebih dari 75% dari total pendapatan yang dilaporkan, menurut Straits Times (22/1). Laporan tersebut juga menyinggung dugaan penggelembungan angka pendapatan dan laba pada tahun-tahun sebelumnya. Kejelasan terkait kasus ini masih dinantikan.
